INILAHCELEBES.ID, MAKASSAR - Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Selatan menggelar Fokus Grup Diskusi (FGD) bertajuk "Pancasila dalam Rongrongan Khilafah" di Hotel Jolin Makassar, Kamis 8 Juni 2017.
Ketua PW GP Ansor, Muhammad Tonang, mengatakan FGD sengaja digelar untuk menindaklanjuti sekaligus mendukung pernyataan pemerintah yang membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pengusung paham Khilafah.
"GP Ansor telah bersikap tegas melalui Konbes pada 5 Mei lalu yang merekomendasikan pemerintah membubarkan HTI, merefresh orang-orang HTI baik dosen, PNS, dan lainnya, serta menarik kembali mereka yang aktif di HTI,” ungkap Tonang.
Hadir selaku narasumber, Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel Abdul Wahid Tahir, Khatib Syuriah PWNU Sulsel HM. Ruslan, dan Imam Besar Masjid Al Markaz Muammar Bakry dengan dipandu diskusi itu dipandu akademisi Unhas Saiful Jihad.
Mewakili unsur pemerintah, Kepala Kemenag Wahid Tahir, mengatakan HTI dibubarkan bukan karena prilaku radikal atau anarkis, tapi lebih bahaya dari itu.
"Bahayanya karena ideologi negara Pancasila mau diganti menjadi khilafah. Itu sama halnya perbuatan makar," kata Wahid.
Wahid menilai Pancasila itu sudah harga mati. Ideologi yang disepakati para ulama dan pendiri bangsa itu sudah sejalan dengan kultur Indonesia yang heterogen dan penuh keragaman. "Yang pasti sudah sesuai dengan syariat Islam," tegas dia.
Sama halnya diungkapkan HM Ruslan. Paham politik HTI menurutnya bisa berbahaya bagi keutuhan NKRI. Sebab salah satu rujukan HTI adalah khilafah tak mengenal batasan negara. "Ini model penjajah, kalau negara A kuat bisa mencaplok negara B, begitu sebaliknya."
Ruslan menuturkan, khilafah itu tidak jelas kedudukannya. Dalam Al Qur'an maupun hadits tidak ada yang mematenkan harus menggunakan sistem khilafah. Bahkan prilaku HTI bisa dibilang telah mengingkari Al Qur'an.
"Menolak demokrasi, padahal demokrasi dalam Qur'an jelas disebutkan yakni Syura (musyawarah). Jadi HTI itu bukan jaga agama tapi merusak agama dengan berkedok agama," tegas Ruslan.
Imam Al Markaz Muammar Bakry, ikut mendukung pembubaran HTI. HTI, sebut dia, telah salah memahami khilafah dan disayangkan ingin memaksakan paham itu di Indonesia.
"Hadits yang dijadikan patokan HTI itu sangat lemah, karena salah satu perawinya Daud bin Ibrahim tidak dikenal. Bahkan dalam suatu riwayat Daud itu disebut tukang dusta, sehingga hadistnya harus diabaikan," tutur aktivis Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah (ICAT) ini.
Lanjut Muammar, apa yang ada dalam Pancasila sama halnya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah yang membuat Piagam Madinah. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt "Kuciptakan kalian berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal"
"HTI dengan sikapnya bukan hanya menentang pemerintah tapi juga menentang Allah Swt," jelas Muammar.
FGD dihadiri oleh pengurus PW GP Ansor Sulsel, PW Fatayat Sulsel, PKC PMII Sulsel, Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah Sulsel, LMND Sulsel, KNPI Sulsel, Ikatan Pemuda DDI, dan perwakilan beberapa ormas dan OKP.
Hasil FGD itu menghasilkan rekomendasi agar pemerintah segera mensahkan pembubaran ormas HTI. (Rls/Firman)
