INILAHCELEBES.ID, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) kembali menyampaikan aspirasi terkait biaya pembebasan lahan masyarakat dalam pembuatan Bendungan Pasollereng Gilireng kabupaten Wajo Sulawesi Selatan yang dinilainya rendah.
Hal ini disampaikan AIA pada rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di ruang rapat Komisi V, Senayan Jakarta, pada Kamis (7/9).
“Dalam beberapa bulan ini, masyarakat Pasollereng Wajo dibuat resah dengan pembebasan lahan tahap III yang akan digunakan untuk pembuatan bendungan Pasollereng. Pasalnya, biaya pembebasan lahan pada tahap ini jauh lebih rendah dari tahap-tahap sebelumnya pada tahun lalu,” kata AIA.
“Hal ini jelas menimbulkan kecemburuan, karena berada di lokasi yang sama, namun pembayaran tanah yang terakhir ini dihargai dengan harga yang sangat rendah. Akibatnya terjadi gelombang demontrasi di masyarakat,” lanjut AIA dalam forum rapat tersebut, dikutip dari Website resmi dpr.go.id.
Oleh karena itu, politisi dari Fraksi Partai Gerindra Dapil Sulawesi Selatan II ini berharap agar Kementerian PUPR yang membidangi pembuatan bendungan Pasollereng ini untuk segera mengambil langkah bijak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, sangat tidak mungkin di lokasi lahan yang sama tapi biaya ganti rugi lahan malah menurun dibanding tahun sebelumnya.
Pada kesempatan itu, Iwan juga mengadukan permasalahan kondisi jalan nasional di Wajo yang selalu dalam kondisi rusak parah atau tidak rapi. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu perekonomian masyarakat sekitar. Mengingat Wajo merupakan daerah penyangga pangan, sehingga kondisi jalan yang rusak secara tidak langsung mempengaruhi proses keluar masuk bahan pangan.
Bahkan tidak sedikit korban jiwa berjatuhan akibat jalan yang rusak. AIA bahkan ngotot agar ruas Jalan Tarumpakkae Wajo - Luwu dapat perbaikan. Ia berharap Kementerian PUPR segera menindaklanjuti dan memperbaiki kondisi jalan yang merupakan jalan nasional, sekaligus akses utama penghubung dua Dapil, yakni Dapil Sulawesi Selatan II dan Sulawesi Selatan III.
(Rls/Firman)
