INILAHCELEBES.ID, Wajo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo telah melakukan kunjungan konsultasi di dua tempat berbeda, yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, di Jakarta, Kamis-Jumat (2-3 Mei 2019) lalu.
Kedatangan Ketua dan Anggota DPRD Wajo ke Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI guna melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wajo
[caption id="attachment_10237" align="aligncenter" width="1280"]
Kunjungan DPRD Wajo ke Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI[/caption]Dalam kunjungannya itu, rombongan DPRD Wajo diterima secara langsung oleh Kasubag Hubungan Antar Lembaga Legislatif Biro Humas Kemensos RI, Sugiatno. Kepada anggota DPRD Wajo, Sugiatno menjelaskan tujuan PKH, yakni sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, dalam bentuk pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang diberikan kepada ibu hamil, anak usia sekolah, dan Balita.
“Pemberian PKH harus betul-betul kepada rumah tangga sangat miskin untuk mengurangi penduduk miskin, pengurangan angka kematian ibu melahirkan, dan angka kematian bagi anak,” papar Sugiatno.
Lebih lanjut dijelaskan, pengembangan PKH harus dengan basis data akurat yang pendatanya terpadu yang dilahirkan oleh Kementerian Sosial, yang mana dana pendataan pada peserta PKH dianggarkan pada masing-masing kabupaten/kota.
[caption id="attachment_10236" align="aligncenter" width="1280"]
Kunjungan DPRD Wajo ke Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI[/caption]Sementara, kedatangan DPRD Wajo ke Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI guna melakukan konsultasi dan koordinasi terkait sarana dan prasarana BLK Kabupaten Wajo dalam upaya peningkatan sumber daya manusia alumni BLK Kabupaten Wajo, yang diterima langsung oleh Kepala Subdit Sarana dan Prasarana Pelatihan, Adi Nugraha.
Dalam paparannya, Adi Nugraha mengatakan, bantuan sarana dan prasarana pada BLK bidang lokomotif dan kelistrikan harus disediakan tenaga listrik dan instruktur dari PNS sebagai instruktur pelatihan kerja.
“Peningkatan sumber daya manusia dengan melalui pelatihan dimana dana untuk pelatihan didanai oleh Kemenaker atas biaya akomodasi dan transpor, kecuali uang saku disiapkan oleh masing-masing daerah,” paparnya.
(Advertorial Humas dan Protokoler DPRD Wajo)
