INILAHCELEBES.COM, Sengkang - Ratusan pengusaha pasar malam menyambangi Kantor DPRD Kabupaten Wajo untuk menyampaikan aspirasi, Kamis (1/10/2020).
Kedatangan ratusan warga yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Pasar Malam (PPPM) Kabupaten Wajo itu meminta agar Kapolres Wajo mencabut perintah penutupan pasar malam. Kedatangan para pengusaha pasar malam ini diterima oleh H. Sudirman Meru, Andi Bakti Werang, dan Haeruddin.
Ketua PPPM Kabupaten Wajo, Rahmatullah mengatakan, kehidupan pengusaha saat ini sangat susah, karena selama masa pandemi tidak beraktivitas dan tidak mempunyai penghasilan. Padahal, lanjut Rahmatullah, mereka butuh uang dan penghasilan untuk menafkahi anak dan isteri.
“Sudah berbulan-bulan modal kerjalah yang kami makan, kami terkapar bukan karena Corona, tapi kami terkapar karena faktor ekonomi kami yang terpuruk,” ujar Rahmatullah.
Rahmatullah berharap agar Kapolres Wajo membuka pintu hatinya untuk mencabut perintah penutupan kegiatan pasar malam.
“Kami berharap Kapolres membuka pintu hatinya untuk mencabut larangannya, kami ini butuh makan, anak-anak kami butuh susu,” ujar Rahmatullah sambil menangis.
Kasat Intel Polres Wajo, AKP AB Laba yang hadir mewakili Kapolres Wajo menjelaskan, bahwa memang ada instruksi dari pimpinan Polri untuk tidak mengeluarkan ijin keramaian saat pandemi Virus Corona.
“Perintah untuk tidak menerbitkan surat ijin keramaian, adalah garis Komando, sebagai upaya memutus mata rantai Covid-19, dan kami tidak mau mengambil resiko untuk melanggarnya,” ujarnya.
Menurutnya, Polisi sudah sangat bijaksana karena tidak melakukan tindakan berupa proses hukum, tetapi melakukan tindakan persuasif untuk menutup kegiatannya.
“Kami sudah cukup bijaksana dengan menyuruh menghentikan saja, tanpa ada tindakan hukum, dan permintaan pedagang pasar malam agar Kapolres memberikan kebijakan, akan kami laporkan kepada pimpinan kami,” ujarnya.
Ketua Tim penerima aspirasi, H. Sudirman Meru, sangat mengapresiasi kedatangan para pedagang pasar malam untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kedatangan saudara-saudara sudah tepat, karena tempat ini adalah milik kita bersama dan tempatnya untuk menyampaikan aspirasi untuk dicarikan solusinya tanpa melanggar aturan,” ujar Sudirman.
Ketua Komisi II ini menyebut, jika memang ada telegram dari pimpinan Polri tentang kepatuhan terhadap protokoler kesehatan, tetapi tetap akan dicarikan solusi tanpa melanggar hukum.
“Intinya jangan melanggar aturan protokol kesehatan, apalagi sudah ada Peraturan Bupati tentang penegakan disiplin protokol kesehatan,marilah kita bersama – sama mencarikan solusi,” pungkasnya. (Adv)
