 |
| Bupati Wajo terima penghargaan Penerapan Sistem Merit di Instansi Pemerintah dari Komisi Aparatur Sipil Negara |
Khusus untuk kategori pemerintah kabupaten, penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri kepada Bupati Wajo, Dr. H. Amran Mahmud, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Kamis (28/01/21).
Penilaian penerapan sistem merit di instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Wajo, dari tahun 2019 hingga akhir tahun 2020, di bawah nahkoda dua Amran mendapatkan penghargaan tersebut dengan predikat baik.
Usai menerima penghargaan tersebut, Bupati Wajo menyampaikan terima kasih kepada KASN atas kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menerapkan Sistem Merit secara lebih optimal di Kabupaten Wajo.
"Kami tetap mengharapkan bimbingan dan arahan kiranya hasil yang diperoleh saat ini akan lebih menunjukkan progress yang lebih baik di masa yang akan datang," harapnya.
Bupati Wajo juga mengatakan, keberhasilan ini tentu berkat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dari semua pihak, terutama dari BKPSDM.
"Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BKPSDM Kabupaten Wajo dan seluruh Kepala Perangkat Daerah yang telah memberikan dukungan optimal terhadap Penerapan Sistem Merit di Kabupaten Wajo," ujar Amran.
Melalui kebersamaan dalam perbaikan kualitas database kepegawaian dan penerapan sistem merit secara keseluruhan yang terdiri dari 8 aspek dan 36 sub aspek, kata orang nomor satu di Bumi Lamaddukkelleng ini, sekaligus menjadi kebanggaan untuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Wajo dalam mengawal Reformasi Birokrasi yang termasuk dalam 25 program kerja nyata Bupati dan Wakil Bupati Wajo.
Dimana salah satu indikatornya dari 8 indikator Reformasi Birokrasi tersebut adalah Manajemen SDM, sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi Kabupaten Wajo tahun 2019-2024 Pemerintahan Amanah Menuju Wajo maju dan Sejahtera.
"Alhamdulillah, dari 20 Kabupaten/Kota yang yang menerima penghargaan dari KASN, hanya 3 dari Provinsi Sulawesi Selatan bahkan se-wilayah Indonesia Timur yaitu Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Pangkep," ucapnya.
"Pelayanan kepegawaian bagi ASN dilayani tanpa harus meninggalkan tempat kerja, karena mereka (ASN) harus lebih fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat," tutupnya. (Adv)
