INILAHCELEBES.COM,
SENGKANG - Salah seorang Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) Sogi,
Kecamatan Maniangpajo, Rasiding mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Wajo guna
menyampaikan sejumlah aspirasinya terkait tahapan Pilkades di desanya, Kamis
(20/05/21).Bakal Calon Kades Sogi, Rasiding mengadu ke DPRD Wajo karena tak diloloskan sebagai Cakades Sogi
Di hadapan Anggota DPRD Wajo yang menerima aspirasinya,
Rasiding mengaku keberatan atas tindakan PPKD di desanya yang tidak meloloskan
dirinya sebagai Calon Kepala Desa tanpa alasan yang jelas.
Dia berharap DPRD Wajo memfasilitasi persoalan ini sehingga
ada jalan keluar yang baik. Dirinya juga meminta agar Pilkades di Desa Sogi
ditunda dahulu sebelum masalah ini terselesaikan.
“Kami minta dewan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait
untuk menemui titik terang," katanya.
Sementara, Perwakilan LSM BPKP, Nasir Rahim yang mendampingi
Rasidin menambahkan, di sisi lain, ada salah satu Balon Kades Sogi yang diloloskan
menjadi calon kepala desa, yang perlu dipertanyakan keabsahannya.
Itu terkait verifikasi pembenaran berkas Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) Balon Kades tersebut karena diketahui Balon Kades itu
memiliki catatan kepolisian atau laporan kepolisiannya.
“Catatan yang dimaksud adalah laporan pencemaran nama baik
kepada salah satu anggota DPRD Wajo dari Partai Gerindra yang kasusnya sementara
berjalan,” ungkap Nasir.
![]() |
Perwakilan LSM BPKP, Nasir Rahim (kemeja putih) mendampingi Rasidin menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Wajo |
"Di sinilah kami melihat ada catatan hukum terlapor dan
kekeliruan ada di Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD). Itu karena SKCK yang
keluar tentu bertentangan dengan aturan, walau pihak Polres mengatakan SKCK
berlaku umum. Tapi, lain ranahnya kalau ada catatan terlapor di kepolisian. Sementara
ada salah satu balon kades yang tidak diloloskan padahal tidak ada catatan
hitamnya sama sekali," bebernya.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, Anwar MD yang
menerima aspirasi ini mengatakan, akan secepatnya melanjutkan aspirasi ini ke Pimpinan
DPRD Wajo. kemudian akan ditindaklanjuti dan mengundang dinas terkait.
"Kalau tahapan Pilkades seharusnya diberi waktu
tenggang empat bulan sebelum dimulai pemilihan. Supaya kalau ada pertimbangan
dan verifikasi, ada waktu memperbaiki. Tapi kalau seperti ini, Pilkades sangat
mepet waktu," ujar Legislator Partai NasDem ini. (Adv)
Editor: Fhyr