 |
| Oddang (pakai kopiah), warga Desa Arrajang, Kec. Gilireng yang terdampak Bendung Gilireng. (Foto: Fhyr/Inilahcelebes) |
INILAHCELEBES.COM, SENGKANG - Oddang, petani asal Desa Arrajang, Kecamatan Gilireng mengadukan nasibnya ke kantor DPRD Kabupaten Wajo.
Ia datang bersama puluhan warga Desa Arrajang yang terdampak akibat adanya Bendung Gilireng di daerah mereka.
Oddang terpaksa harus kehilangan mata pencahariannya sebagai petani akibat lahan sawah miliknya seluas 1 hektare terendam air dari Bendung Gilireng dengan ketinggian air mencapai 2 meter.
Ia mengakui, sawahnya terendam sejak bulan Maret 2021 lalu hingga saat ini.
"Waktu itu air sempat surut, jadi saya langsung tanami padi. Tapi setelah ditanami air kembali merendam sawah saya sampai sekarang," ungkapnya, Kamis (25/11/21).
Akibat kejadian ini, dia kehilangan sumber penghasilan utamanya. Untuk bertahan hidup bersama keluarganya, dia mencoba melakukan usaha hewan ternak.
Dia mengungkapkan, sebelumnya, ia mampu mendapatkan penghasilan rata-rata Rp28 juta saat panen. Namun saat ini, penghasilan sebanyak itu sirna seketika dari harapannya saat sawahnya terendam.
"Saya bersama warga terdampak lainnya sangat merasa dirugikan. Karena ini penghasilan utama kami. Semoga ada solusi dari pemerintah," harapnya.
 |
| PPK Pengadaan Tanah Balai Besar Ponpengan Jenneberang, Samuel Tanggulungan berjanji akan memberikan solusi kepada warga terdampak Bendung Gilireng. (Foto: Fhyr/Inilahcelebes) |
Sementara itu, Ketua Aliansi Pemuda Cakkuridie Gilireng, Baso Ardianti Sirajuddin menuturkan, dirinya bersama warga Desa Arrajang lainnya tidak pernah menolak pembangunan di daerah mereka.
"Cuma kami sayangkan adanya dampak yang kami alami saat ini. Sebelum ada bendungan, lahan kami tidak pernah terendam banjir, nanti setelah adanya bendungan ini, baru ada kejadian seperti ini," sesalnya.
"Kami secara tegas menolak pembangunan ini dilanjutkan selama belum ada solusi dari kondisi ini," tegasnya.
Anggota DPRD Wajo Anwar MD yang menerima aspirasi menuturkan, semenjak adanya program nasional bendungan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Tapi kita mendengar ternyata ada masyarakat yang dirugikan. Ini tentu di luar dugaan pemerintah kita. Harusnya pemerintah sebelum membangun harus persiapkan secara matang," kata legislator Nasdem ini.
Menurutnya, persiapan dan perencanaan pemerintah tidak maksimal. Karena ternyata banyak warga yang bukannya mendapatkan manfaatnya, tapi malah mengalami kerugian besar.
"Kami minta pihak balai segera memberi solusi, jangan cuma sekedar teori. Kasihan masyarakat kita. Ada yang terdampak tapi tidak menerima ganti rugi. Saya berharap masalah ini segera diselesaikan. Kalau perlu, libatkan kami selaku anggota DPRD," tegasnya.
PPK Pengadaan Tanah Balai Besar Ponpengan Jenneberang, Samuel Tanggulungan mengatakan, terkait adanya kerugian yang dialami warga terdampak dari Bendung Gilireng itu, akan tetap menjadi perhatian pihaknya.
"Persoalan ganti rugi ini kami akan usahakan secara bertahap. Apalagi negara kita sedang menghadapi Covid-19. Tapi saya yang akan perjuangkan solusinya sampai ke pusat," ujarnya. (Adv/Fhyr)
